Nasional

Bupati Rote Ndao Ajukan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur

• Oleh Smart Newsroom
• 10 Jun 2026 19:50
• 16

Latar Media - Ba’a, seputar-ntt.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat dan ruang fiskal daerah yang semakin sempit, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Pembangunan jalan, irigasi hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi fokus utama pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.

Paulus menjelaskan, keputusan untuk melakukan pinjaman daerah tidak terlepas dari kebijakan fiskal nasional sejak 2025 yang berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ia menyebutkan, sejak 2025 anggaran fiskal Kabupaten Rote Ndao dipangkas pemerintah pusat sebesar Rp55,6 miliar, terutama pada sektor infrastruktur.

“Seluruh infrastruktur kita terdampak pengurangan anggaran. Tahun lalu kami melakukan efisiensi internal untuk menutup sebagian kekurangan tersebut,” ujar Paulus.

Namun pada 2026, kebijakan efisiensi fiskal kembali berlanjut. Anggaran Kabupaten Rote Ndao kembali dipotong sebesar Rp73,9 miliar. Di sisi lain, daerah juga harus membiayai penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS tanpa diikuti penambahan transfer dana dari pusat sebagaimana praktik sebelum 2023.

Kondisi ini membuat ruang fiskal dalam APBD semakin terbatas karena harus mengakomodasi belanja pegawai tambahan. Dalam sejumlah konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao didorong untuk memanfaatkan skema pinjaman daerah, baik melalui PT SMI maupun perbankan nasional dan daerah.

Sebagai salah satu pemegang saham di Bank NTT, Pemkab Rote Ndao akhirnya memilih mengajukan pinjaman melalui bank daerah tersebut. Menurut Paulus, langkah ini juga memiliki nilai strategis karena pembayaran bunga nantinya akan kembali ke daerah dalam bentuk dividen.

“Pembayaran bunga yang kami lakukan nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk dividen. Jadi manfaatnya tetap kembali ke masyarakat,” jelasnya.

Awalnya, Pemkab merencanakan pinjaman sebesar Rp100 miliar. Namun setelah menghitung kemampuan fiskal dan melalui pembahasan bersama DPRD, disepakati nilai pinjaman sebesar Rp30 miliar. Angka tersebut telah melalui tahapan pembahasan mulai dari KUA-PPAS hingga RAPBD, baik di tingkat komisi maupun paripurna sebelum akhirnya disetujui.

Bupati menegaskan, seluruh dana pinjaman Rp30 miliar itu akan difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, irigasi, dan SPAM.

“Tidak ada penggunaan untuk hal lain. Ini murni untuk menutup kekurangan ruang fiskal yang sebelumnya ditopang transfer pusat, dan sekarang tidak lagi,” tegasnya.

Beberapa proyek prioritas yang akan dibiayai antara lain pembangunan jalan di sejumlah wilayah, pembangunan jembatan di Oele dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah berharap, melalui langkah ini, pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu meski dalam tekanan fiskal yang berat.(jrg)