Buruh Jadi Peserta Terbesar Program BP Tapera 2025

Latar Media - Jakarta, MCI News – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa segmen pekerja atau buruh menjadi kelompok terbesar dalam capaian program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sepanjang 2025, Kamis (26/02/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli.

Meski capaian tersebut dinilai positif, Yassierli tetap mendorong pekerja yang belum memanfaatkan program Tapera agar mengoptimalkan kepesertaannya. Ia menilai program ini memiliki potensi besar dalam mendukung akses hunian layak bagi pekerja.

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan siap membantu BP Tapera memetakan kebutuhan program secara komprehensif, mulai dari besaran kebutuhan, grand design, lokasi perumahan, hingga preferensi hunian para pekerja. Dukungan tersebut diharapkan mampu menyelaraskan program Tapera dengan kebutuhan riil di lapangan.

Yassierli juga menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Kemnaker turut mendukung pelaksanaan sosialisasi program BP Tapera di 10 titik. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pekerja mengenai manfaat dan mekanisme kepesertaan.

Ia menambahkan, masih terdapat potensi yang dapat dioptimalkan BP Tapera, khususnya dalam memperluas jangkauan peserta dari kalangan pekerja formal maupun informal. Untuk itu, Kemnaker mendorong BP Tapera memperluas kemitraan dengan berbagai pihak agar harapan buruh terhadap program kepemilikan rumah dapat terwujud secara nyata.

Rapat komite tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, serta pimpinan BP Tapera. Pertemuan ini membahas arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program Tapera pada 2026 agar lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dapat memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan bagi pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh melalui akses hunian yang terjangkau dan berkelanjutan.